Kemenkes alokasikan Rp7,4 triliun untuk Jamkesmas

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengalokasikan anggaran senilai Rp7,4 triliun untuk menjamin kesehatan orang miskin atau mendekati miskin di Indonesia pada 2012.
SRC:www.antaranews.com

Wamenkes, Ali Ghufron Mukti (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Padang (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengalokasikan anggaran senilai Rp7,4 triliun untuk menjamin kesehatan orang miskin atau mendekati miskin di Indonesia pada 2012.

"Dana itu dilokasikan dari APBN 2012 dan akan diberikan premi. Premi bagi mereka yang tidak mampu melalui sistem Jamkesmas," ungkap Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti usai membuka Seminar Advokasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Selasa.

Menurut Wamenkes, jumlah penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan pada 2011 sebesar 36,88 persen dari 237 juta jiwa total penduduk di Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan jaminan kesehatan pada 2010 yang hanya 40,93 persen.

"Permasalahan yang ada sebelumnya yaitu belum banyak masyarakat yang memahami bahwa seluruh masyarakat harus ikut Jamkesmas.Dalam hal ini, warga yang memiliki keuangan cukup harus membayar karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," paparnya.

Selain itu, persoalan juga muncul karena Jamkesmas tidak tepat sasaran akibat pendataan yang belum maksimal. Sebelumnya, data masyarakat miskin yang digunakan mengacu kepada hasil sensus pada 2005.

"Terkait data itu, wakil presiden sudah menyetujui akan digunakan data BNP2K (Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)," ujarnya.

Dari data itu sudah perifikasi dan saat ini terdapat 40 persen masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan nama dan alamat lengkap untuk mempermudah pencairan dan menghindari tumpang tindih.

"Dalam satu tahun masyarakat bisa menerima Jamkesmas sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta tergantung jumlah anak dalam keluarga," kata Wamenkes.

Ia berharap pendataan itu, dapat membantu masyarakat miskin di Indonesia dan mampu mencapai target untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia menjadi 1 juta jiwa pada 2014.

"Jika selama ini ada pameo "Orang miskin dilarang sakit", bisa berubah menjadi. Orang miskin kalau berobat tidak perlu membayar dan bisa terlaksana di Sumatra Barat," ujarnya.
(ANTARA)