Penetapan Gubernur DIY sepanjang penuhi persyaratan UU

Partai Demokrat setuju dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang.
SRC:www.antaranews.com

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (FOTO ANTARA)

Jika Anas menyatakan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah konsep penetapan yang didukung Demokrat itu seperti apa..."

Yogyakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat setuju dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang.

"Jika tidak memenuhi persyaratan, diusulkan pemilihan yang rinciannya sedang digodok Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan DPR RI," kata Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gatot Setyo Susilo di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu, menurut dia, sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam akun twitternya bahwa partainya setuju dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

"Saya telah melakukan komunikasi dengan Anas untuk mengonfirmasi kebenaran pernyataannya di twitter. Anas memang menyatakan setuju dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang (UU)," katanya.

Berkaitan dengan hal itu, kata dia, Partai Demokrat mendorong agar Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY bisa diselesaikan tahun ini.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dirinya belum mengetahui pernyataan Anas yang mendukung opsi penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

"Jika Anas menyatakan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah konsep penetapan yang didukung Demokrat itu seperti apa, karena dalam draf RUUK DIY tidak bicara masalah penetapan atau pemilihan, tetapi langsung pada prosedur pengisian jabatan," katanya.

Jadi, menurut dia, apakah penetapan yang dimaksud Anas itu hanya sampai 2017 atau seterusnya. Jika hanya sampai 2017, kesepakatan tersebut sudah ada.

Sebelumnya, Anas di akun twitternya, Senin (25/6), menyatakan persoalan keistimewaan Yogyakarta telah menjadi isu politik penting yang terkait kredit politik partai.

Menyikapi hal itu sekaligus merujuk dua kali pertemuan Sultan-SBY, menurut Anas, perlu ada terobosan sikap politik partainya.

"Oleh karena itu, mesti ada terobosan politik dan konsepsi agar tidak ada `deadlock` dalam pembahasan RUUK DIY. Terobosan tersebut adalah Demokrat setuju dengan penetapan, sekali lagi, setuju penetapan," kata Anas. (B015*H010/M008)